Hal ini terjadi karena sikap pemerintah berkuasa mendua.
Disatu sisi mendukung pemberantasan drug disisi lain
membuka surga bagi pebisnis drug melalui kebijakan yang
dikeluarkan.
Menghalalkan 1 gram narkoba seperti yang baru diberlakukan
pemerintah indonesia sekarang adalah pola basi akal-akalan
untuk membuka peluang bisnis narkoba oleh pihak pemerintah
seperti dipraktekkan negara hitam kolombia, dimana panti
rehabilitasi ketergantungan drug akan jadi pusat peredaran
narkoba ke dalam dan ke luar negeri.
Ingat dengan penangkapan mafia pemalsu uang yang ditangkap
oleh BIN? semula masyarakat mengira mesin pencetak uang
palsu sitaan BIN akan dijadikan barang bukti untuk kasus
pemalsuan uang itu.
Belakangan kenyataan jadi berbeda, mesin cetak uang sitaan
di kantor BIN malah digunakan memproduksi uang palsu untuk
mendukung pendanaan kampanye salah satu calon presiden.
Kebijakan pemerintah menghalalkan narkoba sekalipun itu
jumlahnya 1 gram tentunya akan jadi jalan masuk pebisnis
narkoba di dalam pemerintahan.
Pola bisnis narkoba oleh pihak pemerintah bisa dilihat
di kolombia, dimana Narkoba sitaan pihak kepolisian akan
ada terdistribusi ke panti-panti rehabilitasi secara rutin
dengan alasan theraphy.
Data-data fiktif korban drug di panti-panti rehabilitasi
akan terus bertambah untuk mendapatkan subsidi narkoba
lebih banyak untuk kemudian dipasarkan ke dalam dan
keluar negeri.
Panti-panti rehabilitasi ketergantungan narkoba akan jadi
pusat pemasaran narkoba di indonesia, paling tidak itu arah
dari kebijakan pemerintah untuk menghalalkan narkoba 1 gram
yang baru saja diberlakukan oleh pihak pemerintah indonesia.
0 Comments
