preman di pasar, korban dipanggil terus semua saku digeledah,
tidak juga menteri itu langsung transfer rekening ke bank
presiden atau palpol menteri harus menyetor upeti,..
semua proses dibuat proses standar,..
Pihak penerima membuat perusahaan fiktif, dan bila dana bergulir
menteri pun harus mengutamakan perusahaan itu untuk dialirkan
dana, dan kalau tidak sang menteri harus bersiap-siap di Reshuffle.
setiap kementerian punya BUMN yang membawahi perusahaan kecil,
dan perusahaan itulah banyak perusahaan fiktif entah itu dalam
pengetahuan menteri atau pura-pura tidak tahu,..
bantuan kementerian itu bergulir berkala ada perbulan, pertahun
atau persemester, bentuknya bisa fresh uang tunai atau barang,..
penggunaan perusahaan fiktif ini tentunya dipakai untuk mengelabui
audit BPK yang juga tidak tahu tentang itu atau memang pura-pura
tidak tahu pastinya semuanya sesuai prosedur berlaku.
di perusahaan tambang freeport juga ada jatah premannya kalau
tidak terpenuhi, apa yang terjadi? yach seperti yang kita lihat
sniper-sniper bergentayangan,.. mereka jelas bukan rakyat sipil
yang tidak terlatih,.. mereka semua terlatih dan mempunyai
kemampuan menembak seperti militer atau memang mereka militer
suruhan pihak yang ngambek karena tidak kebagian jatah preman.
0 Comments
