bagi PKS(Partai Keadilan Sejahtera) yaitu ditendang dari partai
koalisi pemerintah berkuasa, hal ini terjadi akibat kegigihan
PKS menolak naiknya harga BBM, selain dikeluarkan dari setgab partai
koalisi pemerintah, besar kemungkinan menteri dari PKS akan direshuffle
alias dipecat oleh SBY.
Pasca dibatalkannya kenaikan harga BBM keadaan tidak berubah,
harga>harga kebutuhan pokok dipasar tidak turun setelah merangkak naik
karena issu kenaikan harga BBM itu, akibatnya
daya beli masyarakat semakin menurun,..
selain itu BLSM(bantuan langsung sementara masyarakat) tidak jadi
dibayarkan,..
menyikapi kejadian ini seharusnya PKS bisa mengambil keuntungan
dengan dikeluarkannya PKS dari setgab, bisa dikata dia menjadi
partai terdzalimi setelah sekian lama membantu partai pemerintah
berkuasa menjalankan pemerintahan,..
PKS harusnya bisa berkreasi membuat program-program sejenis BLSM
secepatnya, mumpung menterinya belum dipecat oleh SBY, program ini
tujuannya mengatasi dampak naiknya harga-harga akibat issu kenaikan
harga BBM,..
PKS bisa membuat program: Program Kesejahteraan Sesama, Pengentasan
Kemiskinan Semesta dsb. nama>nama program dipilih yang mengaitkannya
dengan PKS.
Program ini kurang lebih sama dg BLSM yaitu memberikan uang langsung
kepada masyarakat umum yang terdampak kenaikan harga akibat issu naiknya
BBM, issu kenaikan BBM bukan lagi Kenaikan BBM,..
Dana bisa didapat darimana saja: dari pemerintah, swasta atau
Dana bisa didapat dari kerjasama dengan lembaga sosial semisal Dompet
dhuafa, bila perlu bekerja sama dengan yayasan internasional yang membagikan
chariti untuk kepentingan sosial.
Dana itu tidak perlu langsung atau karena terpenting pembagian dana itu
terlihat jelas bedanya dengan BLT>BLSM yaitu akurasinya harus betul>betul
tepat sasaran kepada penerima terdampak langsung naiknya harga>harga alias
betul-betul orang miskin yang menerima dana bantuan itu.
Pembayaran tidak langsung maksudnya pembayaran itu bisa dalam bentuk
kupon dengan 7 kali konfirmasi, atau 7 kali kupon itu di cek apakah
betul atau tidak penerima kupon itu betul-betul orang membutuhkan atau tidak.
7 kali konfirmasi, 7 kali chek poin, 7 kali pertemuan, 3 istilah di belakang
sama saja yaitu melakukan 7 kali pertemuan, dan pada pertemuan ke 7 itulah
dana diserahkanlah dana dalam bentuk uang, atau bila perlu dalam bentuk
kartu kredit sehingga bisa di gesek langsung ke ATM atau tempat-tempat
pencairan uang tunai langsung. pertemuan-pertemuan itu bisa bentuknya pengajian,
kumpulan gereja dll.
Pembagian seperti ini sebenarnya wajar saja oleh pemerintah karena uang
dibagikan itu uang rakyat juga yang diambil dari pajak atau hasil dari
pembangunan, memutar uang pajak dari rakyat itu.
Pembagian uang langsung atau tidak sebenarnya hampir ada disemua negara maju,
contoh: cerita seorang artis muda di salah satu acara talk show semalam(4/4/2012).
Pada usia 3 tahun ayahnya yang berkebangsaan inggris(UK=United Kingdom) meninggal
dunia, sejak itu dia mendapat tunjangan dari usia 3 tahun sampai 17 tahun, pada
usia 17 tahun ketika memilih berkewarganegaran indonesia karena ibunya memang
kelahiran indonesia sejak itulah subsidi dari pemerintah inggris kebangsaan bapaknya
berhenti. tunjangan diberikan dalam bentuk chek setiap bulannya dari usia 3 tahun sampai
usia 17 tahun setiap bulan.
karena dia pindah bersama ibunya ke indonesia sejak ayahnya meninggal maka sejak
saat itu uang berbentuk cek itu dikirim pemerintah inggris ke indonesia setiap bulannya
hingga dia berumur 17 tahun.
Norwegia mungkin paling ekstrim untuk pembagian uang dari pemerintahnya,
kesehatan, pendidikan dibayar pemerintah, pengangguran digaji pemerintah
setiap bulan sampai bekerja,pembayaran khusus ibu hamil sampai melahirkan,
uang susu dll. dan saat tua pensiun ada juga, uang pensiun plus wisata
kemana saja keseluruh dunia setiap tahun dll.
Inilah disebut konsep pemerintah pegawai rakyat, pemerintah pelayan rakyat,
bukan sebaliknya: RAKYAT PELAYAN PEMERINTAH.
Pembagian uang sebenarnya ada juga di indonesia yaitu di solo
yang walikotanya jokowi penggemar mobil esemka itu, rakyat miskin dibagikan
kartu kredit untuk pembayaran cuci darah atau program kesehatan lain,
bayar uang pendidikan dll. makanya banyak orang jakarta menginginkan jokowi
singkatan dari Joko Widodo itu menjadi walikota jakarta.
0 Comments
